Header Ads

Bangunlah Rakyat Indonesia dari Kegelapan

FOTO ILUSTRASI: BREBESEXPLORER


Seorang politisi selalu berpikir dari sisi kepentingannya. Demikian saat ia dimintai pendapat mengenai berita meninggalnya mantan Presiden BJ Habibie.

Menurutnya ada tanggung jawab almarhum yang belum diselesaikan. Yakni, bagaimana memberi penjelasan yang melegakan hati bagi para eks pejuang seroja yang kecewa atas keputusan politik pemerintah melakukan referendum hingga Provinsi Timtim lepas dari NKRI.

Kasus ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, keputusan itu mencerminkan jiwa humanis dan demokratis dari almahum yang memberikan referendum kepada rakyat Timtim untuk menentukan nasib sendiri.

Kedua, melihatnya sebagai by design dari kepentingan asing yang sukses memanipulasi eforia reformasi dalam transisi berkepanjangan. Referendum mereka lihat sebagai kekalahan diplomasi nasional yang lemah dalam lobi politik internasional.

Pertanyaan di manakah titik terlemah itu berada di pundak seorang presiden sebagai top leader dalam pengambilan keputusan akhir untuk memberi referendum. Setiap referendum yang terkait dengan keutuhan NKRI seharusnya diserahkan kepada rakyat secara nasional. Dari kasus referendum Timtim dapat saja meluas menjadi modus politik devide et impera yang mengancam NKRI.

Dua sisi pandangan yang beda di atas seakan menambah perih duka para mantan pejuang seroja dan keluarganya. Perih karena kecewa dengan perjuangan dan pengorbanan jiwa raga mereka di medan tempur untuk membela bangsa ini yang terasa telah disia-siakan.

Bahkan kekecewaan dirasakan pula oleh warga yang telah turut membangun dan memajukan Timtim. Di antara mereka banyak yang kehilangan masa depan karena aset dan peluang usaha dalam sekecap sirna tak berbekas. Akibat keputusan politik yang berubah begitu cepat berdampak pada terjadinya eksodus yang lepas kendali.

Berkaca dari pikiran seorang politisi di atas dapat diserap sisi positif yang relevan dengan kondisi aktual saat ini. Bahwa terkait dengan keputusan penting dan strategis yang dapat berdampak pada keutuhan NKRI harus dilakukan melalui referendum secara nasional.

Logikanya adalah presiden bekerja atas mandat rakyat. Setiap keputusannya harus menguntungkan secara nasional dan mendapat restu rakyat dari Sabang sampai Merauke. Mengingat biaya yang tidak sedikit dan proses dengan tempo yang panjang, maka akan mendorong sikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan mengenai referendum.

Kondisi aktual yang relevan sekarang adalah keputusan untuk pindah ibukota. Keputusan politik yang berdampak pada masa depan NKRI ini telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan yang sangat tinggi sehingga menjadi saat urgen untuk memulai tradisi referendum nasional.

Referendum nasional akan mematangkan tradisi demokrasi yang benar-benar menghormati kedaulatan rakyat. Masyarakat belum terbiasa karena demokrasi dikebiri sebatas pemilu lima tahunan sebatas memilih personal bukan mengkritisi kinerjanya. Rakyat yang berdaulat berhak untuk mengusulkan referendum nasional melalui parlemen.

Bangunlah rakyat Indonesiaku dari kegelapan menikmati mimpi dunia kecil masing-masing sebatas ingin senang sendiri. Bergeraklah bersama untuk kejayaan Indonesia. NKRI harga mati tidak cukup hanya dalam ucapan tetapi harus diperjuangkan dengan iman, ilmu dan amal.

Penulis,
Saefudin - Ketanggungan
Diberdayakan oleh Blogger.